PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

kata hukum acara perdata dipergunakan sebagai terjemahan asli dari bahasa belanda "BURGERLIJKE PROSES RECHT" dan Prof. Sudigno memberikan batasan yakni:

1.      Hukum acara perdata adalah kumpulan aturan yakni yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata dengan perantara hukum.(Mertokusumo,1998:2)

2.      Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara perdata kemuka pengadilanperdata dan bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan.(Mertokusumo,1998:2)

3.      Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. {Wirjono, 1982}

4.      Hukum Acara Perdata adalah seperangkat norma hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan hukum perdata material,khususnya dalam hal terjadi pelanggaran hak atas subyek hukum tertentu oleh subyek hukum yang lain melalui perantaraan hakim untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri

SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA

Berawal pada tahun 1950 pada pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara Republik
Indonesia menetukan antara lain, bahwa hukum acara perdata diatur dengan UU
dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk
mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

Berhubung dengan adanya peraturan-peraturan peralihan berturut-turut tersebut diatas, maka untuk mengetahui hukum acara perdata yang sekarang berlaku di Indonesia, orang harus mulai meninjau keadaan dizaman belanda dan perubahan-perubahan yang diadakan pada zaman-zaman yang berikut sampai sekarang.

1.      Pada Masa Belanda

Pada masa belanda ada " Raad Van Justitie" dan "Residentiegerecht" sebagai hakim
sehari untuk orang-orang Eropa yang disamakan dengan mereka, sedang bagi orang Indonesia asli dan disamakan denga mereka "Lendraad"lah yang menjadi hakim sehari-hari
didampingi oleh beberapa badan-badan untuk perkara-perkara kecil seperti pengadilan kabupaten, pengadilan distric dan lain-lain.

2.      Pada Masa Jepang

Lenyapnya Raad Van Justitie dan Residentiegerecht sebagai hakim sehari-hari untuk orang
-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka dan di adakan satu macam
pengadilan sehari-hari untuk semua orang, yaitu pengadilan negri {Tihoo Hooin} sebagai
pelanjutan dari landraad dahulu.selama masa jepang hukum acara perdata yang berlaku adalah yang termuat dalam "Herziene Inlandesch Reglement" dan itu merupakan salah satunya.

3.      Pada Masa Republuk Indonesia

Tiada perubahan perihal hukum acara perdata dan pada masa jepang maka
tetaplah berlaku herziene inlandsch reglement {HIR}.

Sumber di ambil dari :

http://zanikhan.multiply.com/journal/item/2369/PENGERTIAN_SEJARAH_SUMBER_DAN_AZAZ-AZAZ_HUKUM_ACARA_PERDATA_DI_INDONESIA

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Sumber-sumber Hukum Acara Perdata

A.    Sumber Hukum material yaitu sumber hukum dalam arti bahan diciptakannya atau disusun suatu norma hukum.

B.     Sumber Hukum Formal yaitu sumber hukum dalam arti dapat ditemukannya atau dapat digalinya satu norma hukum sebagai satu dasar yuridis suatu peristiwa hukum atau suatu hubungan hukum tertentu.

Sumber Hukum Material

1.      Sumber dalam arti sumber filosofis;

2.      Sumber dalam arti sumber sosiologis;

3.      Sumber dalam arti sumber historis;

4.      Sumber dalam arti sumber yuridis.

Sumber Hukum Formal

1.      Sumber Hukum Tertulis

a.       HIR (S. 1884 no.16, S. 1941 no.44), RBg (S. 1927 no.227), RV (S. 1847 no.52, 1849 no. 63)

b.      BW buku IV, WvK dan Peraturan Kepailitan

c.       UU no. 1 Tahun 1974 (LN 1) tentang perkawinan

d.      Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

e.       Undang-undang No.5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

f.       Undang-undang No.8 Tahun 2004 Perubahan atas undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

g.      Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

h.      UU no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Hingkungan Hidup

i.        UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

j.        Undang-undang Khusus lainnya dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya dalam bidang peradilan

2.      Sumber Hukum Tidak Tertulis

a.       Yurisprudensi

b.      Doktrin dan ilmu Pengetahuan

c.       Kebiasaan “Wirjono Prodhodikoro” (Mertokusumo;1998;9)

d.      Perjanjian Internasional

Sumber dari :

Hukum acara perdata Indonesia, Mertokusumo,1998, hal 7-9. Sumber-sumber hukum.

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Asas hukum (rechtsbeginsel) adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif). Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. mengatakan asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasarlahirnya peraturan hukum,ialah ratio legisnya peraturan

A.     Hakim Bersifat Menunggu

1.      Asas ini berarti bahwa inisiatif berperkara di pengadilan ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan bukan dilakukan oleh hakim (inde ne proeedat ex officio). Hakim hanya besikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Akan adanya proses atau tidak, ada tuntutan hak atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau sudah ada tuntutan yang menyelenggarakan proses adalah Negara.

2.      Hal ini karena hukum acara perdata hanya mengatur cara-cara bagaimana para pihak mempertahankan kepentingan pribadinya. Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas (Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004). Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit). Apabila hukum tertulis tidak ditemukan, maka hakim wajib menggali, mengikiti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004)

B.     Hakim Bersikap Pasif

1.      Maksud hakim bersikap pasif adalah hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya,tapi yang menentukan adalah para pihak sendiri. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 tahun 2004).

2.      Hakim harus mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat 2,3 HIR/189 ayat 2, dan 3 Rbg).

3.      Namun bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara (Pasal 132 HIR/156 Rbg). Karena itu sering dikatakan dalam sistem HIR adalah hakim aktif, sedangkan dalam sistem Rv

4.      Hakim pasif. Karena Rv mewajibkan para pihak mewakilkan kepada orang lain (procureur) dalam beracara dimuka pengadilan.

C.     Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

1.      Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004), sidang pengadilan dapat dihadiri, didengar dan dilihat oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang memang dilarang oleh undang-undang, tidak dipenuhinya asas ini berakibat putusan hakim menjadi batal demi hukum (Pasal 19 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004).

2.      Dengan demikian berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang adil, tidak memihak dan obyektif serta untuk malindungi hak asasi manusia dalam bidang peradila, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Asas ini membuka ‘social control’ dari masyarakat, yakni dengan meletakkan peradilan dibawah pengawasan umum.

3.      Persidangan dapat dilakukan secara tertutup seperti dalam kasus perceraian, perzinahan,perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum dan rahasia negara serta pemeriksaan anak dibawah umur.

D.    Mendengar Kedua Belah Pihak (audi et alteram partem)

1.      Menurut hukum acara perdata, para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, adil dan tidak memihak untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan.

2.      Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai sesuatu yang benar, tanpa mendengar atau memberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Demikian pula pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka siding yang dihadiri kadua belah pihak (Pasal 121, 132 HIR/ 145, 157 Rbg).

E.     Putusan Hakim Harus Disertai Alasan (Motieviring Plicht)

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas ini dimaksudkan untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiverd) merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Karena ada alasan-alasan inilah suatu putusan mempunyai wibawa, nilai ilmiah dan obyektif.

F.     Beracara Dikenakan Biaya

1.      Pada prinsipnya beracara perdata dimuka pengadilan dikenakan biaya (Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004). Biaya hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan.

2.      Biaya perkara meliputi: biaya kapaniteraan, pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, biaya materai serta biaya untuk pengacara apabila menggunakannya.

3.      Bagi orang yang tidak mampu,dapat mengajukan perkaranya secara cuma-Cuma (prodeo), dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu yang dibuat Kepala Polisi atau Camat setempat, sehinnga biaya perkara akan ditanggung oleh Negara.

G.    Tidak Ada Keharusan untuk Mewakilkan

1.      Baik dalam HIR maupun dalam Rbg tidak ada keharusan kepada para pihak untuk mewakilkan pengurusan perkaranya kapada kuasa yang ahli hukum, sehingga pemeriksaan dipersidangan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi para pihak juga dapat mewakilkan atau

2.      menguasakan kepada orang lain untuk beracara dimuka pengadilan sebagai kuasa hukumnya (Pasal 123 HIR/147 Rbg).

H.    Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004)

1.      Maksudnya adalah hakim harus selalu insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.      Setiap putusan pengadilan harus mencantumkan klausa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan secara paksa, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela

I.       Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No.4 tahun 2004)

1.      Sederhana maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

2.      Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya.

3.      Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara di pengadilan

Sumber di ambil dari :

1.      Hanout Bpk Suryadi,SH.,M.Hum

2.      Hukum acara perdata Indonesia, Mertokusumo,1998, hal 2.Pengertian.

3.      Hukum acara perdata Indonesia, Mertokusumo,1998, hal 7-9. Sumber-sumber hukum.

4.      Hukum acara perdata Indonesia, Mertokusumo,1998, hal 10-11, Asas-asas hukum acara perdata

5.      Hukum acara perdata Indonesia, Mertokusumo,1998, hal 12, hakim bersifat pasif

6.      Hukum acara perdata Indonesia, Mertokusumo,1998, hal 14-18, siding terbuka untuk umum. mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alas an-alasan, beracara dikenakan beaya, tidak ada keharusan mewakilkan